Dampak Perang Dingin Bagi Indonesia

Setelah Perang Dunia II berakhir, muncul dua kekuatan besar di dunia yang saling bersaing dan bertentangan. Dua kekuatan tersebut adalah Amerika Serikat yang berpaham demokrasi-kapitalis dan
Uni Soviet yang mengusung paham sosialis-komunis. Kedua negara tersebut berlomba-lomba menanamkan pengaruhnya di berbagai negara di dunia dengan berbagai cara mulai dari pemberian bantuan ekonomi hingga bantuan persenjataan. Persaingan kedua negara besar ini menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional akan terjadi Perang Dunia III. Selama perebutan pengaruh itu, kedua negara tersebut tidak pernah bertemu dan berhadapan secara langsung , tapi hanya berada di belakang dengan memberikan dukungan kepada masing-masing negara yang bersengketa seperti yang terjadi pada Perang Korea, Perang Vietnam. Oleh karena itu disebut Perang Dingin. Perang Dingin berdampak pada peta perpolitikan dunia pada saat itu. Negara-negara di dunia terbagi-bagi setidaknya menjadi tiga kelompok yaitu negara-negara Blok Barat yang menganut paham demokrasi-kapitalis, negara-negara Blok Timur yang berpaham sosialis-komunis, serta negara-negara yang tidak memihak salah satu blok pun yang sering disebut negara-negara non-blok. Negara-negara yang biasanya menjadi incaran perebutan pengaruh kedua negara tersebut adalah negara-negara di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia.

Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Masa Perang Dingin

 

Pada tahun 1960-an ketika Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin pemerintah mengarahkan pandangan politiknya ke negara-negara Blok Timur yang berhaluan komunis. Hal ini disebabkan pengaruh kekuatan PKI yang saat itu mendominasi politik Indonesia. Selain itu juga disebabkan negara-negara Barat terkesan enggan memberikan bantuan ekonomi dan persenjataan dalam rangka perbaikan ekonomi dan perjuangan membebaskan Irian Barat. Puncak kedekatan Indonesia dengan Blok Timur adalah pendirian Poros Jakarta-Hanoi-Pyong Yang-Phnom Penh, menjadikan Indonesia dicap negara berhaluan komunis oleh masyarakat Internasional. Kebijakan luar negeri pada waktu itu cenderung pada konfrontasi negara-negara Barat yang dianggap sebagai simbol kolonialisme dan imperialisme. Peristiwa pemberontakan G30S / PKI yang diduga didalangi PKI tahun 1965 menjadi titik balik perubahan arah politik Indonesia. Peristiwa G30S / PKI ini diikuti oleh pergeseran kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru, dari Soekarno ke Soeharto. Perubahan tampuk kekuasaan ini juga merubah halauan kebijakan luar negeri Indonesia. Komunis dinyatakan sebagai ajaran terlarang di Indonesia sehingga semua hubungan dengan negara-negara komunis diputuskan.

 

Peran Lembaga Keuangan Internasional dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia di Masa Orde Baru.

 

Dibawah pemerintahan Orde Baru, setahap demi setahap bisa keluar dari keterpurukan ekonomi melalui bantuan dana negara-negara Barat. Bantuan yang didapat digunakan untuk memperbaiki ekonomi dan melakukan pembangunan dalam bentuk Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Negara-negara pemberi bantuan dana itu tergabung dalam sebuah konsorium yang dinamakan IGGI (Inter-Goverment Group on Indonesia) yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jepang, Inggris, dan sejumlah negara Eropa Barat. Selain negara-negara tersebut, Indonesia juga mendapatkan pinjaman dana dari Bank Internasional untuk Rekontruksi dan Pembangunan (IBRD / International Bank for Recontruction and Development) atau Bank Dunia (World Bank). Bank dunia merupakan lembaga keuangan yang mengurusi masalah-masalah yang bersifat struktural. Bank Dunia memberikan bantuan dana kepada negara-negara yang membutuhkan melalui program penyesuaian struktural (SAP / Structural Adjustment Program).

 

 Bank dunia juga berperan melakukan perombakan terhadap sektor yang dipandang penting seperti sektor industri dan perdagangan serta menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang terkait sektor tersebut. Tujuannnya adalah untuk meliberalisas sektor-sektor tersebut dengan menyingkirkan hambatan-hambatan yang merintangi produktivitas perekonomian. Disisi lain, untuk membenahi sektor moneter yang mengalami kekacauan pemerintah Indonesia meminta bantuan dari IMF (International Monetary  Fund). Pemerintah perlu meredam laju inflasi yang meningkat tajam de tahun 1965. IMF mempunyai tugas melakukan intervensi (campur tangan) untuk mendapatkan kembali keseimbangan neraca perdagangan. Keseimbangan neraca perdagangan dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral dan menteri keuangan. IMF memberikan saran-saran yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyehatkan perekonomiannya.

 

Perkembangan Modal Asing Setelah Tahun 1906

 

Perekonomian Indonesia mulai membaik menuju ke arah stabil. Apalagi ketika perekonomian pada tahun 1970-an terjadi “krisis minyak dunia” menguntungkan Indonesia karena karena harga minyak dunia melambung tinggi. Hal ini memberikan keuntungan devisa yang berlipat ganda bagi pemerintah Indonesia. Perekonomian Indonesia mulai pulih dan beranjak stabil. Dengan cadangan devisa yang begitu besar, pemerintah berusaha mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang industri. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membangun industri besar-besaran, mengingat selama ini Indonesia hanya berfokus pada bidang pertanian, sedangkan industri belum digarap sungguh-sungguh karena keterbatasan dana.